JAKARTA (SURYA24.COM)-  Ada kekhawatiran tersendiri bagi Menko bidang Kemaritiman dan investasi (Marves) Luhut Binsar Panjdaitan hingga akhirnya menyatakan keinginannya mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar.

Menurut Direktur Ekskeutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, Luhut khawatir setelah tak lagi menjabat sebagai menteri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) purna tugas sekitar Oktober 2024 nanti.

“Pasca dia sudah tidak jadi menteri lagi, Jokowi tidak jadi Presiden lagi di Oktober 2024, ya Luhut kan butuh sandaran, butuh pengamanan,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (26/5).

Menurut Ujang, Luhut beranggapan apabila dirinya kelak tak lagi memiliki jabatan politik maupun jabatan publik maka ia bakal dihabisi oleh lawan politiknya setelah Pilpres 2024.

“Kalau enggak punya posisi, tidak ada jabatan, ya maka dicari oleh lawan politiknya. Oleh karena itu menjadi Ketum Golkar adalah sebuah keharusan untuk menjaga dirinya Jokowi dan tentu grupnya untuk tetap aman,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah menyatakan keinginan mereka untuk menjadi ketua umum Partai Golkar.

Bahlil mengikuti langkah Luhut untuk menjadi calon pengganti Airlangga Hartarto yang saat ini tengah diguncang oleh isu Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Partai Golkar.

"Sebagai kader Golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab saya yakin punya perasannya. Tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai dengan organisasi," ujar Bahlil dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).

Sejak Lama Ingin Merebut Golkar

Partai Golkar diminta menendang Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dari internal kepartaian, akibat pernyataan dia siap menjadi ketua umum (Ketum) di saat wacana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) mengemuka.

Saran itu disampaikan pengamat politik Jerry Massie. Oa mengamati, LBP tidak patut dipertahankan sebagai kader maupun anggota Partai Golkar.

"Luhut harusnya di tendang dari Golkar. Dia memang berencana sejak lama untuk merebut Golkar," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/7).

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) itu menuturkan, manuver Luhut terbilang mengobar-abrik soliditas internal Partai Golkar jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, upaya LBP yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, tidak terlepas dari strategi rezim memenangkan Pemilu 2024.

"Setelah upaya Moeldoko gagal menjegal Demokrat kini Golkar menjadi Parpol yang ingin dikuasai rezim," tuturnya.

"Bisa saja Jokowi jadi ketua dewan penasehat kalau Luhut mampu mengambil alih kursi Ketum dari Airlangga Hartarto," demikian Jerry menambahkan.

38 DPD Golkar Tegaskan Tidak Ada Keinginan Munaslub

Hingga saat ini, tidak ada satupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar yang menginginkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Dari total ke-38 DPD Golkar, semua masih loyal terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto.

Demikian ditegaskan Ketua DPD 1 Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Lakalena kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir rmol.idRabu (26/7).

“Sampai saat ini enggak ada satupun,” tegas Melki.

Melki mengaku heran dengan isu Munaslub Partai Golkar menjelang Pemilu 2024. Sebab, di DPD 1 Golkar NTT tidak pernah ada sedikitpun pembahasan menggantikan kepemimpinan Airlangga Hartarto.

“Jadi ketika wacana itu berkembang di luar, kami sendiri kebingungan karena DPD 1 tidak ada pembahasan soal ini sama sekali,” kata Melki.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI fraksi Golkar ini menegaskan bahwa pihaknya masih memberikan kepercayaan penuh dan patuh pada Airlangga Hartarto sebagai nakhoda Partai Golkar.

 “Iya, namanya ketua umum kami Pak Airlangga Hartarto, mesti tunduk dan menjalankan organisasi bersama Pak Airlangga,” pungkasnya.***